Menko Polkam Minta Pemda Terdepan Tangkal Hoaks di Ruang Digital
Kunjungan kerja Menko Polkam ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu menjadi momentum penting untuk menegaskan peran pemerintah daerah dalam
Pemda Diminta Jadi Garda Depan Perang Hoaks di Era Digital
Kabarteras.com – Kunjungan kerja Menko Polkam ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu menjadi momentum penting untuk menegaskan peran pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Dalam pertemuan ramah tamah tersebut, Djamari menekankan bahwa pemda bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) harus memperkuat pengelolaan informasi seiring pesatnya perkembangan ruang digital.
Menurut Menko Polkam, pertarungan sesungguhnya kini telah bergeser ke medan digital. Jika satu kali kalah di ruang ini, dampaknya akan terasa signifikan. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah daerah lebih awal di ruang digital menjadi sangat krusial untuk mencegah kekosongan informasi yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Ruang digital saat ini menjadi medan strategis yang harus dikuasai bersama karena arus informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kondisi bangsa,” ujar Djamari.
Kekosongan informasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan peluang bagi narasi-narasi negatif untuk berkembang. Pemerintah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat, tepat, dan sesuai fakta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang salah. Pendekatan proaktif dalam mengelola komunikasi publik menjadi sebuah keharusan dalam konteks ini.
Wadah Khusus untuk Monitoring Isu Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam mengusulkan pembentukan wadah khusus di setiap daerah. Tugas utamanya adalah mencermati isu-isu yang berkembang dan mengelola dinamika informasi di masyarakat. Wadah ini harus melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya.
Pengelolaan informasi tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah muncul persoalan. Sebaliknya, harus ada langkah antisipasi yang matang agar pemerintah mampu mengendalikan potensi gangguan terhadap stabilitas sejak awal. Kekompakan forkopimda disebut sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kekosongan informasi dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi yang memperburuk keadaan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat, tepat dan sesuai fakta,” tegasnya.
Sinergi seluruh unsur daerah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, masyarakat diharapkan merasa lebih tenang karena para pemimpin mampu bekerja bersama menghadapi berbagai tantangan.
“Sinergi seluruh unsur daerah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan secara baik kepada masyarakat,” ujar Djamari.
