Menlu Cho Hyun: Korut Tolak Berdialog dan Berdamai dengan Korsel

Seoul Berusaha Membuka Jalur Dialog dengan Pyongyang di Musim Gugur

Kabarteras.com – Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, menyampaikan bahwa pemerintahannya akan memanfaatkan musim gugur untuk mencari berbagai cara membuka komunikasi dengan Korea Utara. Pernyataan ini disampaikan di Seoul pada hari Rabu, 5 Agustus 2026. Langkah tersebut merupakan tanggapan atas komentar Presiden Lee Jae Myung yang menyatakan bahwa upaya perdamaian saat ini terasa seperti berteriak tanpa mendapatkan respons.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan langsung antara kedua negara di New York, Amerika Serikat, selama sesi Majelis Umum PBB pada September 2026, Cho Hyun menyatakan bahwa peluang tersebut masih belum pasti. Ia menambahkan bahwa perilaku Pyongyang sejauh ini menunjukkan arah yang satu arah.

“Dilihat dari sikap Korea Utara sejauh ini, saya pikir mereka mungkin akan menghindari kesempatan seperti itu,” katanya. “Tetapi pemerintah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memecah kebuntuan saat ini, jadi kami tidak akan melewatkan kesempatan seperti Majelis Umum, atau APEC di musim gugur.”

Hambatan dan Upaya Internasional

Menurut laporan Ajupress, sejak Presiden Lee Jae Myung resmi menjabat pada Juni 2025, tidak ada saluran komunikasi resmi yang dibuka antara kedua negara. Dalam dokumen tertulis yang diserahkan kepada sang presiden pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korsel mencatat penolakan Pyongyang untuk berdialog atau bertukar informasi sebagai kendala utama dalam kebijakan Semenanjung Korea.

Laporan tersebut juga merinci berbagai langkah yang telah diambil Seoul. Selama paruh pertama tahun berjalan, kementerian bekerja sama dengan negara-negara ketiga serta badan internasional untuk menjangkau Pyongyang. Negara-negara yang disebutkan antara lain Singapura, Vietnam, dan Swedia, bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kemenlu Korsel juga telah menekan Beijing terkait stabilitas Semenanjung Korea pada pertemuan puncak bulan Januari 2026. Untuk paruh kedua tahun ini, kementerian berencana melanjutkan kerja sama dalam pertemuan multilateral yang dihadiri langsung oleh Korea Utara. Upaya ini mencakup forum PBB serta dialog tidak resmi yang melibatkan pejabat pemerintah dan akademisi, sambil menarik China dan Rusia untuk memainkan peran konstruktif.