New Policy: Jampidum Larang Keras Perkara Kekerasan Seksual Diselesaikan Lewat Restorative Justice

New Policy: Jampidum Larang Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual dengan Restorative Justice

New Policy – Dalam upaya meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual, New Policy yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Pembantaian (Jampidum) telah menjadi perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia. Surat edaran ini menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual tidak boleh diakhiri dengan mekanisme restorative justice, terlepas dari upaya perdamaian yang telah dicapai antara pelaku dan korban. Dengan New Policy ini, Jampidum memberikan arahan jelas bahwa proses hukum harus tetap menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan kekerasan seksual, termasuk kasus YTR di Bandung yang menjadi contoh utama.

Perubahan dalam Pendekatan Penyelesaian Perkara

New Policy ini menjadi langkah strategis Jampidum untuk mengubah cara penanganan perkara kekerasan seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, restorative justice sering digunakan sebagai alternatif untuk mempercepat penyelesaian kasus, terutama dalam kasus kekerasan yang melibatkan korban dan pelaku. Namun, kebijakan baru ini menegaskan bahwa keadilan harus mencapai kepastian hukum, bukan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asep, yang memberikan pernyataan resmi, menyatakan bahwa “New Policy ini menegaskan bahwa tindakan seksual terhadap korban tidak boleh dianggap selesai hanya karena perdamaian telah tercapai.” Menurutnya, restorative justice bisa menjadi alternatif, tetapi tidak boleh mengabaikan proses formal yang diatur dalam peraturan hukum.

“New Policy ini mencerminkan komitmen kami untuk menjamin hak korban, bukan hanya penyelesaian cepat,” ujarnya. “Perdamaian adalah langkah baik, tetapi tidak bisa menggantikan proses hukum yang utuh.”

Dalam implementasi New Policy, Jampidum meminta jaksa di daerah untuk lebih ketat memantau penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual. Terutama ketika korban masih dalam kondisi yang rentan, seperti dalam kasus YTR, jaksa diminta untuk tidak menyerahkan keputusan secara terburu-buru. Perkara seperti ini sering kali menjadi sumber trauma psikologis dan mengabaikan hak-hak korban, terutama dalam hal penggantian kerugian. Dengan New Policy, korban akan memperoleh kepastian bahwa tuntutan pidana selalu disertai dengan permintaan ganti rugi, termasuk pemulihan hak asuh, perlindungan, dan kompensasi finansial.

Pelaksanaan New Policy dalam Praktik Hukum

Menurut penjelasan Jampidum, New Policy ini akan diterapkan secara bertahap dalam setiap tahapan penyidikan dan penuntutan perkara. Selama tahap penyelidikan, jaksa diharuskan memastikan bahwa semua bukti kekerasan seksual terdokumentasi secara rapi, sehingga tidak ada ruang untuk penyelesaian kasus secara terburu-buru. Dalam penuntutan, tuntutan pidana harus menyertakan permintaan restitusi korban, termasuk pengambilan aset pelaku sebagai bentuk kompensasi. “New Policy ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi keadilan yang tidak utuh,” jelas Asep. “Karena kekerasan seksual memiliki dampak jangka panjang, proses hukum harus memperhatikan keadilan yang berkelanjutan.”

Kebijakan ini selaras dengan pandangan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menekankan pentingnya perlindungan korban dari tindakan fisik dan psikologis. Dalam kasus YTR, Pigai menyatakan bahwa penggunaan restorative justice berisiko membuat korban merasa dipaksa menerima pemaafan tanpa pemenuhan haknya secara lengkap. New Policy yang diterbitkan Jampidum, di sisi lain, memastikan bahwa keadilan tidak hanya tercapai secara emosional, tetapi juga melalui proses yang transparan dan berlandaskan hukum.

“New Policy ini adalah bentuk penguatan mekanisme hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual. Kami ingin memastikan korban tidak hanya diberi keadilan, tetapi juga diberikan perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya.

Dalam konteks New Policy, Jampidum juga memberikan contoh kasus yang relevan untuk memperkuat argumen mereka. Kasus YTR di Bandung menjadi salah satu referensi utama, di mana pelaku dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan tersebut disebut-sebut sebagai contoh kekerasan seksual yang harus dihadapi melalui proses hukum formal. New Policy ini juga memastikan bahwa penuntutan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan korban dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, New Policy dianggap sebagai langkah kunci dalam mengubah paradigma penyelesaian perkara kekerasan seksual.

Implementasi New Policy diharapkan memberikan dampak positif dalam memperkuat sistem hukum Indonesia terhadap korban kekerasan seksual. Dengan menekankan kepastian hukum, pihak jaksa diwajibkan untuk tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi secara menyeluruh. New Policy ini juga memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi melalui proses yang lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan transparansi dalam pemberian hukuman, sehingga meminimalkan keadilan yang tidak seimbang.