Official Announcement: Yusril: Korupsi Tak Akan Habis Meski Ada KPK, Masalahnya Ada di Sini

Yusril: Korupsi Tak Akan Habis Meski Ada KPK, Tapi Masalahnya di Sini

Official Announcement — REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan Official Announcement terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam sebuah wawancara di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Ahad (19/7/2026), Yusril mengungkapkan bahwa keberhasilan perangkat hukum dan lembaga seperti KPK tidak cukup untuk mengakhiri korupsi, karena masalahnya lebih dalam dan berkaitan dengan nilai etika masyarakat.

Peran KPK dan Perbatasan Hukum

Yusril menyoroti bahwa meski Indonesia memiliki sistem hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Tipikor dan Lembaga KPK, korupsi tetap berkembang. Ia menekankan bahwa hukum adalah alat, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesadaran moral individu. “Hukum saja tidak cukup, karena korupsi terjadi karena kebiasaan dan nilai-nilai yang sudah mengakar dalam masyarakat,” jelasnya.

Dalam Official Announcementnya, Yusril juga menyebutkan bahwa lembaga anti-korupsi seperti KPK memerlukan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa perubahan mindset, kebijakan hukum akan selalu dihadapkan pada tantangan dalam menekan praktik korupsi. Ia menambahkan bahwa KPK harus didukung oleh kelembutan nilai agama dan budaya lokal untuk memperkuat efektivitasnya.

Kesadaran Etika dan Pendidikan Karakter

Yusril berpendapat bahwa pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini. Ia mencontohkan bahwa keberhasilan perangkat hukum tidak terlepas dari penguatan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab. “Kita harus mengajarkan keberanian dan integritas kepada anak-anak sejak kecil, agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang bersih,” tegasnya.

Menurut Yusril, sosial media dan teknologi informasi juga bisa menjadi alat untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi. Ia menyarankan agar masyarakat lebih aktif memantau tindakan koruptif dan menggunakan platform digital untuk menyampaikan keadilan. “KPK adalah salah satu dari banyak perangkat yang bisa digunakan, tetapi kita juga harus merubah cara berpikir masyarakat melalui Official Announcement yang terus-menerus disampaikan,” imbuhnya.

“Saya buat ratusan undang-undang, ikut bentuk lembaga penyelidik, memperluas kewenangan penyidikan, sampai KPK dan Tipikor. Tapi mengapa korupsi tidak kunjung berhenti? Malah berkembang lebih luas,” ujar Yusril dalam Official Announcement yang disampaikan di acara tersebut.

Yusril menambahkan bahwa korupsi bukan hanya masalah politik, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi dan sosial. Ia meminta semua pihak, termasuk tokoh agama, pendidik, dan pemimpin, untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi. “Kita harus menyadari bahwa Official Announcement yang diucapkan oleh satu orang tidak akan cukup jika tidak diimbangi perubahan nilai masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya.