Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Infrastruktur Jalan Perbatasan di Krayan

Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Infrastruktur Jalan Perbatasan Krayan

Kabarteras.com – Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki dua segmen jalan strategis di kawasan Krayan yang menjadi fokus pembangunan. Ruas Long Bawan–Lembudud–Long Layu dan Long Layu–Binuang memiliki total panjang mencapai 90 kilometer dengan kondisi sebagian besar masih berupa jalan tanah. Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pembangunan bertahap ini diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat lokal yang selama ini terkendala kondisi jalan.

Respons Cepat Terhadap Aspirasi Masyarakat

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan di Krayan merupakan tindak lanjut langsung dari Rapat Dengar Pendapat yang telah dilaksanakan bersama masyarakat di DPRD Provinsi Kaltara. Melalui forum tersebut, berbagai aspirasi warga telah disampaikan secara komprehensif dan kini terus dikoordinasikan hingga ke tingkat kementerian terkait. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat perbatasan.

“Jalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan,” kata Ingkong Ala.

Menurut Wagub, jalan di Krayan memiliki peran yang sangat vital sebagai penghubung utama mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Kondisi geografis yang unik menuntut pendekatan khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Usulan Teknis untuk Optimalisasi Pembangunan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi, menjelaskan bahwa dalam audiensi tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan sejumlah usulan teknis yang relevan. Usulan ini terkait penanganan Jalan Lingkar Krayan yang saat ini dilaksanakan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Infrastruktur dengan mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah Krayan.

Pemprov Kaltara mengusulkan agar metode penanganan jalan dapat mempertimbangkan kondisi geografis di Krayan secara lebih komprehensif. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penggunaan pengerasan agregat pada ruas tertentu agar panjang jalan yang dapat ditangani menjadi lebih optimal. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan standar pengerasan aspal yang selama ini diterapkan.

“Kami berharap penanganan jalan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Helmi.

Dengan penggunaan perkerasan agregat, Helmi memperkirakan penanganan mampu menjangkau sekitar 15 hingga 20 kilometer. Namun, dalam pelaksanaan melalui skema Inpres Jalan Daerah, terdapat ketentuan teknis dari pemerintah pusat yang mengharuskan penggunaan pengerasan aspal sebagai standar perencanaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi pembangunan jalan di Krayan.

Koordinasi Intensif dengan Kementerian Terkait

Oleh karena itu, Pemprov Kaltara bersama Kementerian PU masih terus membahas formulasi terbaik untuk mengatasi kendala teknis. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan tetap dapat diakomodasi tanpa mengesampingkan ketentuan teknis yang berlaku. Salah satu alternatif yang dibahas adalah penyesuaian lebar pengerasan jalan agar penanganan dapat menjangkau ruas yang lebih panjang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif.

Selain itu, usulan penanganan pada titik-titik tertentu juga masih akan dikaji lebih lanjut agar pelaksanaannya efektif dan tidak menyulitkan proses pekerjaan di lapangan. Helmi menambahkan, koordinasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat terus diperkuat, terutama terkait pola penganggaran penanganan Jalan Lingkar Krayan yang saat ini dilakukan melalui skema Inpres Jalan Daerah meskipun ruas tersebut merupakan jalan provinsi. Sinergi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di Krayan.

Sebagai tindak lanjut, Wagub Ingkong Ala berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di Krayan. Tujuannya agar konektivitas masyarakat semakin baik dan kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan dapat terus dikurangi. Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Infrastruktur sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Kalimantan Utara.