Penerimaan Pajak Kalsel Tembus Rp6,2 Miliar per Juni 2026, Tumbuh 36 Persen

Penerimaan Pajak Kalsel Tembus Rp6 2 Miliar di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Positif

Kabarteras.com – Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tenggara, mengumumkan bahwa capaian ini merupakan lonjakan substansial yang mencapai 36,09 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penerimaan Pajak Kalsel Tembus Rp6 2 Miliar ini mencerminkan kinerja positif sektor perpajakan di provinsi yang memiliki potensi ekonomi besar tersebut.

Analisis Mendalam Terhadap Komponen Pajak Dominan

Dari perspektif jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri tetap menjadi tulang punggung penerimaan dengan kontribusi sebesar 29,13 persen dari total keseluruhan. Yang menarik, kategori pajak ini mencatatkan kenaikan paling dramatis dengan pertumbuhan fantastis mencapai 1.774,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan Pajak Kalsel Tembus Rp6 2 Miliar ini sangat dipengaruhi oleh kinerja PPN yang luar biasa.

Sementara itu, hanya satu jenis pajak dominan yang menunjukkan penurunan, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan dengan kontraksi sebesar 15,32 persen. Namun secara keseluruhan, tren penerimaan masih berada pada jalur yang positif dan menunjukkan pemulihan yang kuat pasca pandemi.

Dampak Sektor Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan analisis sektor usaha, sebagian besar sektor utama di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di provinsi tersebut, mencatatkan kenaikan 131,37 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas penambangan batu bara dan mineral lainnya di wilayah Kalsel.

Pertumbuhan tertinggi justru diraih oleh sektor industri yang melesat hingga 783,28 persen. Pencapaian ini menjadi salah satu faktor pendorong utama di balik melampauinya proyeksi penerimaan yang telah ditetapkan. Penerimaan Pajak Kalsel Tembus Rp6 2 Miliar ini juga didukung oleh peningkatan produksi manufaktur dan pengolahan hasil pertanian.

Sektor jasa dan perdagangan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap total penerimaan. Pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan aktivitas komersial di kota-kota besar seperti Banjarmasin dan Banjarbaru menjadi katalisator penting bagi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Regulasi Baru dan Implikasi Bagi Wajib Pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga Juni 2026 yang mencapai Rp6,244 miliar berhasil melampaui proyeksi awal sebesar Rp5,354 miliar. Hal ini menegaskan bahwa kinerja penerimaan pajak di Kalsel berjalan lebih baik dari target yang telah direncanakan. Penerimaan Pajak Kalsel Tembus Rp6 2 Miliar ini menunjukkan efektivitas strategi pemungutan pajak yang diterapkan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman perpajakan, Anton Budhi Setiawan juga menyampaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Aturan ini mengatur batas peredaran bruto sebagai kriteria subjek Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5 persen, yakni sebesar Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penghitungan batas peredaran bruto mencakup seluruh penghasilan dari kegiatan usaha, jasa, atau pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPh Final maupun PPh nonfinal. Bahkan, penghasilan dari luar negeri yang berasal dari pekerjaan juga turut diperhitungkan dalam total peredaran bruto.

“Melalui penyampaian informasi ini, diharapkan wajib pajak dapat memahami ketentuan yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Anton.

Dengan capaian ini, Penerimaan Pajak Kalsel Tembus Rp6 2 Miliar menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor perpajakan di Kalimantan Selatan. Proyeksi untuk sisa tahun 2026 menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, mengingat momentum positif yang sedang berlangsung di berbagai sektor ekonomi.