Kejar Kemandirian Fiskal Pemkot Bandung, PAD Ditargetkan Tembus 60 Persen
Kabarteras.com – Kejar Kemandirian Fiskal Pemkot Bandung menjadi arah utama dalam penyusunan Rancangan APBD 2027. Pemerintah Kota Bandung menargetkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dapat menyumbang lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah. Sasaran tersebut diharapkan memperkuat kemampuan kota membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui sumber penerimaan yang berasal dari potensi lokal.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan kebijakan itu saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin, 21 September 2026. Menurutnya, penguatan PAD merupakan fondasi penting agar kondisi fiskal Kota Bandung semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada sumber pendapatan lain.
Dalam rancangan anggaran 2027, pendapatan daerah Kota Bandung ditargetkan mencapai Rp7,46 triliun. Angka tersebut meningkat 3,74 persen dibandingkan pendapatan yang tercantum dalam APBD 2026. Peningkatan target itu perlu didukung pengelolaan penerimaan yang efektif, terukur, serta tetap memperhatikan kepentingan warga dan pelaku usaha.
Target PAD untuk Memperkuat Keuangan Kota Bandung
Kejar Kemandirian Fiskal Pemkot Bandung tidak hanya dimaknai sebagai upaya menaikkan angka pendapatan. Porsi PAD yang lebih besar dapat memberi pemerintah kota ruang yang lebih luas untuk menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan masyarakat Bandung. Dengan sumber pendapatan lokal yang kuat, pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat direncanakan secara lebih stabil.
PAD mencakup penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari kekuatan ekonominya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber sah lainnya. Pertumbuhan PAD yang sehat dapat mendukung kesinambungan anggaran tanpa mengabaikan prinsip kepatutan dalam penerapan kebijakan penerimaan.
Farhan meminta Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung atau Bapenda aktif mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan yang legal dan berkelanjutan. Ia menekankan perlunya langkah kreatif untuk memperluas basis pendapatan daerah.
“Saya meminta Bapenda terus kreatif dan agresif mencari berbagai macam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Inovasi Pendapatan tanpa Membebani Warga
Dalam upaya Kejar Kemandirian Fiskal Pemkot Bandung, pengembangan PAD tidak semestinya hanya bergantung pada instrumen pajak dan retribusi yang telah berjalan. Pemerintah kota juga didorong mencari inovasi penerimaan yang sesuai ketentuan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menambah beban baru bagi masyarakat.
Pemetaan potensi penerimaan perlu dilakukan secara cermat agar setiap peluang yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. Pendekatan tersebut juga penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pemerintah kota dengan kondisi warga dan pelaku usaha yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Bandung.
Optimalisasi penerimaan yang tepat dapat menjadi bagian dari perbaikan tata kelola. Bukan sekadar memenuhi target dalam dokumen anggaran, peningkatan PAD perlu menghasilkan ruang fiskal yang dapat digunakan untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kualitas layanan publik.
Integritas dalam Pengelolaan PAD Kota Bandung
Target pendapatan yang lebih tinggi harus berjalan bersama pengawasan yang kuat. Farhan menegaskan, pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh membuka celah bagi persoalan tata kelola maupun praktik yang merugikan kepentingan publik.
“Jangan sampai peningkatan pendapatan justru menimbulkan persoalan baru. Integritas harus menjadi dasar dalam setiap proses pengelolaan pendapatan daerah,” katanya.
Transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam pencapaian target PAD. Setiap proses, mulai dari penggalian potensi penerimaan hingga penggunaan anggaran, perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu modal penting agar kebijakan fiskal berjalan dengan baik.
Pengawasan juga dibutuhkan untuk memastikan pajak dan retribusi dipungut sesuai ketentuan. Dengan tata kelola yang baik, peningkatan pendapatan daerah dapat memberi manfaat nyata tanpa mengorbankan rasa keadilan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Ruang fiskal yang lebih kuat diharapkan membantu Kota Bandung mempercepat pembangunan serta menjaga kualitas pelayanan publik. Pendapatan yang memadai juga dapat mendukung pelaksanaan program prioritas Bandung Utama sesuai arah pembangunan pemerintah kota.
“Kita ingin membangun kemandirian fiskal yang kuat, tetapi harus dicapai dengan cara yang transparan, profesional, dan akuntabel,” tuturnya.
FAQ Kemandirian Fiskal Pemkot Bandung
Apa target PAD Kota Bandung pada Rancangan APBD 2027?
Pemkot Bandung menargetkan PAD menyumbang lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Berapa target pendapatan daerah Kota Bandung pada 2027?
Target pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2027 mencapai Rp7,46 triliun, atau meningkat 3,74 persen dibandingkan pendapatan dalam APBD 2026.
Bagaimana Pemkot Bandung meningkatkan PAD?
Bapenda Kota Bandung didorong mengoptimalkan potensi penerimaan yang legal, berkelanjutan, kreatif, dan tidak membebani warga.
Mengapa integritas penting dalam peningkatan PAD?
Integritas memastikan pengelolaan pendapatan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel sehingga tambahan penerimaan dapat memberi manfaat nyata bagi warga Kota Bandung.