New Policy: Bahlil: Pemerintah Siapkan Mandatori E10 pada 2027, Lanjut E20 Bertahap

New Policy: E10 Mandatori 2027, E20 Bertahap hingga 2029

New Policy yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia menargetkan penerapan bahan bakar minyak etanol 10 persen (E10) secara mandatori pada 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bensin dan mengarahkan penggunaan energi alternatif. Selain itu, pemerintah berencana melanjutkan kebijakan ini dengan implementasi bensin E20 secara bertahap hingga 2028-2029, sebagai langkah awal menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Latar Belakang Kebijakan New Policy

Kebijakan New Policy ini dibuat sebagai respons terhadap tantangan kenaikan harga minyak global dan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa program mandatori etanol telah dipersiapkan sejak 2025, dengan studi kelayakan yang hampir selesai. Menurutnya, tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan keberlanjutan energi nasional dan mendukung ekonomi lokal melalui pengembangan industri bioenergi.

“Kita sudah menyusun proposal untuk etanol wajib sejak 2025 dan kajian tersebut hampir selesai. E20 rencananya diterapkan hingga 2028-2029,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kebijakan New Policy ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahlil menegaskan bahwa penerapan E20 akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari risiko ketidakseimbangan pasokan. Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa industri dalam negeri siap mengakomodasi kebutuhan etanol yang meningkat seiring kenaikan produksi bahan bakar beretanol.

Rencana Implementasi E20 dan Langkah Khusus

“Kita tidak pengin begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah akan fokus pada pengembangan industri etanol selama 1-2 tahun ke depan sebelum menerapkan kebijakan New Policy secara penuh. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk produsen bahan baku seperti singkong, tebu, jagung, dan komoditas pertanian lainnya. Dengan membangun infrastruktur produksi dalam negeri, pemerintah ingin mengurangi risiko ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian energi.

Penerapan bahan bakar E10 dan E20 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga pada ekonomi nasional. Dengan mengintegrasikan etanol ke dalam bahan bakar minyak, pemerintah berharap mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan manufaktur. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi biaya pengadaan bahan bakar fosil, yang menjadi beban besar bagi anggaran negara. Bahlil menekankan bahwa New Policy akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai transisi energi yang lebih hijau.

Para ahli mengapresiasi langkah pemerintah dalam menetapkan New Policy yang bertahap. Mereka menilai bahwa penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 10-15 persen per tahun. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah-daerah penghasil bahan baku etanol. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan kebijakan ini melalui evaluasi berkala dan penyesuaian jika diperlukan.

Langkah New Policy ini juga menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang. Pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran lembaga penegak hukum dan pelaku pasar. Bahlil menekankan bahwa seluruh stakeholder harus terlibat dalam menjamin keberhasilan program ini, mulai dari produsen etanol hingga pengguna bahan bakar. Dengan begitu, proses transisi ke bahan bakar beretanol dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.

Implementasi New Policy akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah dalam mengelola perubahan kebijakan energi. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memantau pelaksanaannya secara ketat dan menyesuaikan dengan kondisi pasar serta produksi. Dengan memperkuat kerja sama antar sektor, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas bahan bakar etanol untuk memastikan kinerja mesin tetap optimal.