New Policy: Kementerian PU dan Brantas Abipraya Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

Kementerian PU dan Brantas Abipraya Berlakukan New Policy untuk Pemulihan Infrastruktur Pasca-Bencana di Sumatera

New Policy – Sebagai respons atas dampak bencana alam yang menghancurkan wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT Brantas Abipraya meluncurkan New Policy yang menjadi penggerak utama dalam percepatan pemulihan infrastruktur pasca-bencana. Policy ini tidak hanya fokus pada pemulihan kecepatan, tetapi juga menekankan keberlanjutan dan kekuatan tahan banting bangunan, jalan, dan sistem drainase untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.

“New Policy ini dirancang untuk menciptakan sistem infrastruktur yang lebih resilien, sehingga masyarakat terdampak bisa kembali beraktivitas secara normal dengan keamanan yang lebih terjamin,” kata Dian Sovana, Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/7/2026).

Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini terdiri dari berbagai proyek strategis, seperti normalisasi sungai, penguatan tebing, serta perbaikan jalan-jalan utama yang rusak parah. Dian menjelaskan bahwa setiap tahap pelaksanaan New Policy dirancang secara terpadu untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan standar keamanan infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini juga memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek.

Wilayah Terdampak di Sumatera Barat

Dalam rangkaian New Policy, Kementerian PU dan Brantas Abipraya telah menargetkan sepuluh wilayah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Agam. Proyek normalisasi sungai di Desa Rantobi, Kecamatan Batang Natal, dan beberapa area di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi bagian penting dari upaya ini. Langkah-langkah seperti pengerukan sedimentasi dan pengaturan aliran air diterapkan untuk memperkuat kemampuan wilayah menghadapi banjir musiman.

“Dengan New Policy ini, kami berupaya mengembalikan fungsi alami sungai sekaligus memperbaiki sistem drainase yang rusak. Ini adalah langkah kritis untuk menjaga kestabilan lingkungan pasca-bencana,” ujar Dian Sovana.

Kementerian PU menyebutkan bahwa proyek di Sumatera Barat akan berlangsung selama 12 bulan dengan anggaran sekitar Rp2 triliun. Proses rehabilitasi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan pelatihan teknis kepada masyarakat setempat untuk memelihara hasil perbaikan. Dian menambahkan bahwa perusahaan terus mengevaluasi progres setiap bulan guna memastikan kepatuhan terhadap standar New Policy yang diterapkan.

Rehabilitasi di Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, Brantas Abipraya fokus pada penguatan tebing menggunakan bronjong di Desa Pisang Palah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Teknik ini efektif dalam mencegah longsor yang sering terjadi setelah hujan deras. Dian Sovana mengungkapkan bahwa New Policy memandu penerapan teknologi modern dan material ramah lingkungan untuk memastikan hasil yang tahan lama.

“New Policy mengintegrasikan inovasi teknis dalam setiap proyek. Kami menggunakan bronjong berbahan dasar logam tahan karat dan teknik aliran air yang terkontrol untuk meminimalkan kerusakan,” kata Dian.

Proyek rekonstruksi di Sumatera Utara juga melibatkan perbaikan jembatan dan pengerasan permukaan jalan yang rusak akibat gempa. Dian menekankan bahwa setiap proyek dilakukan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada jalur utama yang menghubungkan desa-desa terpencil. Target penyelesaian proyek ini diperkirakan mencapai 70% dalam 10 bulan, dengan anggaran mencapai Rp1,5 triliun.

New Policy tidak hanya menjadi alat untuk pemulihan pasca-bencana, tetapi juga kebijakan jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kementerian PU dan Brantas Abipraya telah bekerja sama dengan lembaga penelitian lokal untuk mengembangkan data risiko bencana dan menyusun rencana mitigasi yang berbasis bukti. Dian Sovana menyatakan bahwa kebijakan ini akan menjadi acuan nasional untuk pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana lainnya.

Keberhasilan New Policy di Sumatera menjadi bukti komitmen pemerintah dan perusahaan dalam menghadirkan solusi holistik. Dengan menggabungkan kecepatan, kehati-hatian, dan inovasi, proyek ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga membangun fondasi baru untuk ketahanan nasional. Dian Sovana optimis bahwa kebijakan ini akan menjadi contoh terbaik dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dan keamanan infrastruktur di tengah tantangan iklim yang semakin kompleks.