Key Strategy: Serikat Pekerja MBG Jabar Protes Kebijakan SPPG Tutup Saat Libur Sekolah

Serikat Pekerja MBG Jabar Protes Kebijakan SPPG Tutup Saat Libur Sekolah

Key Strategy – Dalam strategi utamanya, serikat pekerja MBG Jabar mengecam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan operasional SPPG selama masa libur sekolah. Tindakan ini dianggap mengganggu upaya pemberdayaan masyarakat rentan, khususnya ibu hamil, menyusui, dan balita, yang selama ini menjadi fokus utama program SPPG. Serikat pekerja ini menegaskan bahwa kebijakan penutupan layanan tidak hanya merugikan para penerima manfaat, tetapi juga melanggar prinsip inklusivitas yang telah diusung sejak awal oleh MBG. Aksi protes mereka dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026 di Jakarta, dengan rencana menyampaikan tuntutan dan keberatan melalui demonstrasi besar-besaran.

Latar Belakang Kebijakan SPPG Tutup Saat Libur Sekolah

Kebijakan penutupan SPPG selama libur sekolah diambil sebagai langkah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Namun, serikat pekerja MBG Jabar menyatakan bahwa keputusan ini tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang mengandung ketergantungan pada program tersebut. Mereka menekankan bahwa SPPG tidak hanya menjadi sarana distribusi makanan, tetapi juga menjadi pusat informasi kesehatan dan pemberdayaan bagi keluarga yang kurang akses. Dengan menutup layanan selama libur sekolah, kebijakan ini dianggap menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Anggota serikat pekerja berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya, Garut, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Selain itu, peserta dari Provinsi Banten juga turut hadir dalam pertemuan koordinasi di Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung, pada Senin (22/6/2026). Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan visi MBG untuk menciptakan akses yang merata dan berkelanjutan bagi kelompok rentan. “Key Strategy kami adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti pangan tidak terganggu oleh perubahan kebijakan,” tambah Zulfikar, salah satu pengurus serikat pekerja.

Pelaksanaan Aksi Demonstrasi dan Dukungan Masyarakat

Pelaksanaan aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026, dengan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Peserta tidak hanya terdiri dari relawan dan mitra MBG, tetapi juga para pengguna layanan SPPG, serta organisasi kemanusiaan yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan ibu hamil dan balita. Mereka menekankan bahwa kebijakan penutupan SPPG selama libur sekolah berpotensi meningkatkan kesenjangan akses pangan di daerah terpencil, yang justru membutuhkan layanan tersebut secara lebih intensif. Aksi ini diharapkan mampu mendapat perhatian dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk merevisi kebijakan tersebut.

Sejumlah perwakilan dari serikat pekerja menyampaikan bahwa kebijakan ini memicu kebingungan di kalangan masyarakat. “Key Strategy kami adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan program SPPG secara bersama, agar keberlanjutan layanan bisa terjaga,” jelas Asisten Lapangan Dapur SPPG, Rina Dian. Dalam beberapa tahun terakhir, SPPG telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi ribuan keluarga di Jawa Barat, terutama di wilayah dengan akses transportasi dan distribusi yang terbatas. Dengan menutup layanan saat libur sekolah, para anggota serikat pekerja khawatir akan terjadi kekacauan dalam distribusi makanan, terutama bagi kelompok yang tidak memiliki pengaturan alternatif.

Aksi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar organisasi dan pihak terkait. Serikat pekerja MBG Jabar berharap melalui key strategy ini, kebijakan SPPG bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan pertimbangan operasional. Mereka mengusulkan penggunaan model kerja fleksibel, seperti operasional pada hari libur tetapi dengan pengaturan waktu yang lebih efektif. Dengan penyesuaian ini, SPPG tetap bisa memberikan layanan optimal tanpa mengorbankan akses bagi masyarakat yang paling membutuhkan. “Key Strategy kami adalah memberikan solusi yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar menghentikan kebijakan yang tidak tepat,” tegas ketua serikat pekerja, Bambang Suryadi.