Pradi Supriatna Sebut Integritas Penyelenggara Negara Wajib Dijaga
Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh KNPI di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, menjadi momen penting bagi pembahasan
Pradi Supriatna Sebut Integritas Penyelenggara Negara Wajib Dijaga demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kabarteras.com – Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh KNPI di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, menjadi momen penting bagi pembahasan nilai-nilai pemerintahan yang luhur. Acara yang berlangsung pada Jumat sore, 24 Juli 2026, dihadiri ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat untuk membahas penguatan integritas dalam penyelenggaraan negara. Forum ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pikiran mengenai pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui sikap jujur dan transparan.
Peran Penting Integritas dalam Pemerintahan
Pradi Supriatna, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, hadir sebagai pembicara utama dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa integritas merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan oleh setiap pejabat publik. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, hanya bisa terbentuk melalui sikap jujur, transparan, dan konsisten dalam menjalankan amanah yang diberikan. Pradi Supriatna Sebut Integritas Penyelenggara Negara sebagai kewajiban yang harus dijaga oleh setiap individu yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.
Menurut Pradi, integritas bukan sekadar kata-kata indah yang menjadi slogan belaka. Lebih dari itu, integritas menjadi landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan pemerintahan. Penyelenggara negara harus mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi saat ini.
“Integritas adalah kewajiban. Setiap penyelenggara negara harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Tantangan dalam tata kelola pemerintahan saat ini semakin kompleks dan menuntut respons yang lebih baik. Seluruh aparatur negara perlu memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai etika, akuntabilitas, serta profesionalisme. Hal ini diperlukan agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan memuaskan masyarakat. Tanpa integritas yang kuat, berbagai program pembangunan tidak akan mencapai tujuannya secara maksimal.
Pradi menilai bahwa budaya integritas harus dibangun sejak dini dan diterapkan secara konsisten di seluruh lini pemerintahan. Dengan pendekatan yang tepat, praktik penyalahgunaan wewenang maupun konflik kepentingan dapat dicegah secara efektif. Ia juga menambahkan bahwa pendidikan karakter menjadi kunci dalam membentuk generasi pemimpin yang berintegritas tinggi.
Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan yang kuat harus diiringi dengan kesadaran moral setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Kolaborasi antara lembaga pengawasan dan masyarakat sipil menjadi strategi penting untuk memastikan transparansi.
“Integritas bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi menjadi tanggung jawab setiap individu yang diberikan amanah sebagai penyelenggara negara,” katanya.
Pradi berharap nilai-nilai integritas terus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat. Upaya ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait.
Secara keseluruhan, diskusi tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya integritas. Pradi Supriatna Sebut Integritas Penyelenggara Negara sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Melalui berbagai inisiatif yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warga negara.
