Solution For: 9 ASN Brebes Jadi Tersangka Absensi Fiktif, Sekda Jateng Tegaskan Pentingnya Kroscek Kehadiran ASN

Solution For: 9 ASN Brebes Jadi Tersangka Absensi Fiktif, Sekda Jateng Tekankan Pentingnya Kroscek Kehadiran ASN

Solution For – Setelah keterlibatan 9 ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Brebes dalam kasus absensi fiktif, Sekda Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa solution for masalah ini adalah penguatan sistem kroscek kehadiran. Dalam wawancara di Magelang, Ahad (5/7/2026), ia menjelaskan bahwa kasus ini menjadi contoh bagus tentang pentingnya solution for pengawasan yang lebih ketat terhadap kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh wilayah Jateng.

Penyidikan yang mengarah pada 9 ASN Brebes menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Menurut Sumarno, solution for ini tidak hanya melibatkan teknologi digital tetapi juga konfirmasi langsung dari atasan. “Kehadiran ASN harus dicek melalui data fisik dan verifikasi secara berkala, bukan hanya aplikasi online,” imbuhnya. Hal ini menegaskan bahwa solution for memerlukan kolaborasi antara teknologi dan sistem administrasi manual.

Mekanisme Kroscek Kehadiran ASN

Menurut Sumarno, di Jawa Tengah, seluruh ASN diwajibkan melakukan saling kroscek kehadiran. “Mekanisme ini tidak hanya berlaku di Brebes, tapi di seluruh Pemprov Jateng,” katanya. Solution for masalah absensi fiktif di sektor publik dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. “Kami yakin bahwa di lingkungan ini, sistem kroscek sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.

Dalam penyidikan di Brebes, para ASN tersebut ditemukan menghadirkan diri secara virtual atau fiktif tanpa keterangan yang jelas. Sumarno menjelaskan bahwa solution for ini memerlukan pengawasan lebih ketat, terutama dari atasan langsung, untuk mencegah tindakan korupsi atau kecurangan lainnya. “Karena itu, kami akan terus memperkuat mekanisme kroscek di setiap unit kerja,” ujarnya.

“Kalau kami di provinsi selalu dilakukan oleh teman-teman, karena saling kroscek. Jadi tidak hanya mengandalkan dari aplikasi saja, tapi dari atasan juga harus mengawasi,”

Konsekuensi dan Sanksi bagi ASN Terlibat

Menurut Sumarno, sanksi terhadap 9 ASN Brebes akan ditentukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. “Nanti dipertimbangkan dari jenis pengadilan yang diterima. Untuk sanksi kepegawaian atau disiplin, ada beberapa tingkatan yang harus dievaluasi,” katanya. Solution for sanksi ini dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Tentu saja harus diasesmen,”

Dalam proses solution for ini, pihak berwenang akan menunjuk tim khusus untuk menilai jenis sanksi yang sesuai. “Pemberian sanksi akhirnya ditetapkan oleh kepala daerah,” ujarnya. Langkah ini diharapkan mampu menjadi pelajaran bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan praktik absensi fiktif.

“Nanti yang memberi sanksi adalah kepala daerah,”

Sekda Jateng juga meminta semua ASN di Jateng tetap menjaga integritas dan transparansi. “Saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa gaji dan tunjangan yang kita terima bukan hanya karena surat keputusan, tapi juga karena kinerja dan aktivitas yang harus kita lakukan,” katanya. Solution for kehadiran ASN yang efektif dianggap sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berintegritas.

Dalam konteks solution for ini, Sumarno menekankan pentingnya harmonisasi antara teknologi dan kebijakan manual. “Sistem digital adalah alat bantu, tetapi bukan jaminan keabsahan kehadiran ASN,” imbuhnya. Dengan penguatan mekanisme kroscek, diharapkan bisa mengurangi risiko penyalahgunaan kehadiran secara tidak benar, yang bisa merugikan anggaran negara.