DPD RI Sebut OTT Kepala Daerah di Jateng Sudah Darurat
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyampaikan kekhawatirannya terkait meningkatnya jumlah pejabat
DPD RI: Situasi OTT Kepala Daerah di Jawa Tengah Membutuhkan Perhatian Khusus
Kabarteras.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyampaikan kekhawatirannya terkait meningkatnya jumlah pejabat daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, kondisi ini sudah mencapai tingkat darurat mengingat lima bupati di provinsi tersebut telah ditangkap dalam waktu relatif singkat.
Kondisi yang Menunjukkan Kedaruratan
Kholik mengungkapkan hal tersebut setelah menghadiri diskusi dengan tema “Jateng Darurat OTT” yang diselenggarakan di kantornya, Kota Semarang, pada Rabu, 5 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa jumlah kasus yang terjadi secara kumulatif belum pernah dialami provinsi lain.
“Terus terang, dari segi angka, kita sangat prihatin. Makanya saya menggunakan istilah ‘darurat’. Kenapa? Karena belum ada provinsi yang secara kumulatif terjadi seperti ini,” ujar Kholik.
Upaya Pencegahan yang Belum Optimal
Sebagai perwakilan daerah pemilihan Jawa Tengah, anggota DPD RI ini mengakui telah melihat berbagai inisiatif yang dilakukan pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, untuk menekan praktik korupsi di tingkat kabupaten dan kota. Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan para bupati dan wali kota untuk menandatangani pakta integritas bersama.
Namun, menurut Kholik, langkah tersebut belum sepenuhnya efektif mencegah terjadinya penangkapan lebih lanjut. Ia mencatat bahwa setelah proses penandatanganan pakta integritas, setidaknya dua kasus OTT kembali terjadi.
“Namun hal itu juga tidak membuat (OTT) tidak terjadi lagi. Setelah (penandatangan) pakta terjadi lagi dua kali kan,” tambahnya.
Kehadiran lima bupati yang ditangkap KPK dalam kurun beberapa bulan terakhir menjadi indikator kuat bahwa sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah perlu dievaluasi lebih serius. Kholik berharap langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk mengatasi masalah ini.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPD RI Sebut OTT Kepala Daerah?
DPD RI Sebut OTT Kepala Daerah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPD RI Sebut OTT Kepala Daerah matter?
DPD RI Sebut OTT Kepala Daerah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
